Category: Uncategorized

Terima Kasih Kepada Pengguna Jasa Yang Telah memberikan Aspirasi Melalui Survey Kepuasan masyarakat Terhadap Bandar Udara Kalimarau, Semoga Dengan Penilaian. kritik dan saran, Dapat Memberikan Effect Terhadap Pelayanan Kami jauh Lebih Baik Lagi Kedepannya. Survey Kepuasan Pengguna Jasa melalui Tautan berikut bit.ly/monevkalimarau

20 Maret 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan Melakukan Kegiatan Deteksi Dini HIV/AIDS Dan Tuberculosis Yang Di ikuti Oleh Seluruh Pegawai Bandara Kalimarau, Dan Seluruh Stakeholder Jasa Kebandarudaraan.

Salam Kalimarau WOW Selasa, 7 Maret 2023 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb Melakukan Sosialisasi Pajak PPH Pasal 21. Terkait Pelaporan SPT Tahunan Dan Pemadanan NIK Sebagai NPWP Bertempat Di Gedung VIP Bandara Kalimarau.

KASIE Keamanan Penerbangan & Pelayanan Darurat Bandar Udara Kalimarau bapak Martono Menghadiri RAKOR Teknis Dinas Perhubungan Se Kaltim Tahun 2023 dengan Tema “Peran Sektor Transportasi Dalam Mendukung Perkembangan Kepariwisataan Di Kaltim” Bandara Kalimarau Selaku Gerbang Destinasi Wisata Yang Ada di Kabupaten Berau, Terus Memberikan Pelayanan Dan Informasi Optimal Kepada Pengguna Jasa Sehingga wisatawan Domestik Ataupun Mancanegara Mengetahui Tempat Wisata Yang Berada Di Berau, Kaltim.

Kepala Bandar Udara Kalimarau bapak Bambang Hartato Menghadiri RAKOR BLU 2023 Dengan Tema “BLU Inklusif, Indonesia Optimis”(@ppkblu)Bandara Kalimarau terus mengoptimalkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Perhubungan agar terus tumbuh produktif dan berkontribusi positif bagi negara dan masyarakat.

Hai Sahabat Kalimarau ! Silakan hubungi kami untuk menemukan solusi seputar Layanan Masyarakat Pengguna Jasa Bandar Udara Kalimarau Di Hotline: 0852-6214-6214Dan Ikuti Sosial Media Kalimarau Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Seputar Bandara Kalimarau.

akarta – Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi pada Kamis (26/1), menerima kedatangan Menteri Transportasi Guinea Felix Lamah, untuk melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI). Hal ini menjadi langkah awal komitmen kedua negara untuk menjajaki kerjasama di bidang penerbangan. Kesepakatan awal kerjasama antara Indonesia dengan negara yang terletak di Afrika Barat ini selanjutnya akan ditindaklanjuti di level teknis. Kunjungan Menteri Transportasi Guinea ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Duta Besar RI di Dakar, Senegal, dengan Pihak Pemerintah Guinea pada bulan September 2022. Selain menyampaikan kebutuhannya untuk melakukan modernisasi sektor transportasi, pihak Guinea juga menyatakan ketertarikannya bekerja sama di bidang transportasi dengan Indonesia, khususnya di sektor transportasi udara. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Menteri Transportasi Guinea mengunjungi beberapa tempat diantaranya yaitu, melakukan kunjungan ke PT. Dirgantara Indonesia (PT DI). Pihaknya mengatakan akan mendirikan maskapai nasional (Guinea Air) dan menyatakan ketertarikannya untuk menggunakan pesawat buatan PT DI. “Kami membuka peluang itu dan siap untuk bekerjasama dengan Pemerintah Guinea,” ujar Menhub. Menhub mengatakan, PT DI merupakan salah satu perusahaan strategis yang dimiliki Indonesia di bidang manufaktur pesawat udara beserta komponennya. “PT. DI telah memproduksi sejumlah pesawat udara, yang sampai saat ini telah digunakan oleh berbagai negara, baik sebagai angkutan penumpang maupun keperluan militer,” ucap Menhub. Menhub menyatakan, sektor transportasi laut dan udara memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan konektivitas di wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan “Untuk itu, kami telah membentuk berbagai perusahaan strategis sebagai industri manufaktur untuk mendukung kebutuhan industri aviasi, salah satunya yaitu PT DI,” Kata Menhub. Lebih lanjut, Menhub mengungkapkan, peluang kerja sama tidak hanya di sektor udara, tetapi juga terbuka untuk sektor lainnya yaitu di darat, laut, perkeretaapian. Selain itu, juga untuk pemenuhan SDM di sektor transportasi udara yang sesuai dengan program dan kurikulum standar ICAO. “Saya akan berkoordinasi dengan Bapak Dubes untuk dapat memfasilitasi identifikasi kerjasama yang lebih konkret,” kata Menhub. Turut hadir dalam kegiatan ini Duta Besar RI untuk Guinea Dindin Wahyudin dan Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni. Sumber : https://dephub.go.id/

Balikpapan – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jumat (20/1), meninjau lokasi bakal dibangunnya dermaga wisata dan bandara VVIP yang berada di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Kunjungan kerja Menhub ke IKN merupakan bagian dari langkah Kemenhub menyiapkan perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi di IKN yang menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2023. Sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun di IKN yaitu dermaga wisata, bandara VVIP, dan transportasi ramah lingkungan. “Hari ini kami bersama-sama meninjau titik dari pelabuhan atau dermaga seperti di dermaga wisata Marina di Labuan Bajo. Ada tiga alternatif lokasi, tetapi kami sudah memutuskan satu lokasinya yaitu di daerah Punggur yang berada sekitar 9 km dari IKN,” ujar Menhub. Menhub menambahkan, dengan jarak dan waktu tempuh yang tidak terlalu jauh antara Punggur dan Balikpapan, akan memudahkan aksesibilitas kedua daerah. “Ditambah lagi, di lokasi tersebut juga memiliki pemandangan laut yang indah. Dermaga ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas kapal wisata, dan area untuk kuliner dan fasilitas lainnya yang menarik bagi wisatawan,” ucapnya. Selain meninjau lokasi bakal dermaga wisata, Menhub juga meninjau lokasi bakal bandara VVIP yang akan digunakan untuk melayani tamu-tamu kenegaraan. “Kami melakukan overview dengan helikopter melihat beberapa titik yang menjadi alternatif lokasi bandara VVIP yang juga akan menjadi pangkalan udara TNI AU,” ucap Menhub. Menhub menjelaskan, tengah melakukan koordinasi dengan TNI AU, Kementerian PUPR, dan pihak terkait lainnya untuk menetapkan satu lokasi dari beberapa alternatif lokasi yang diajukan. “Untuk dermaga wisata telah kami tentukan titiknya, selanjutnya untuk bandara masih kami kumpulkan data-datanya semoga dalam waktu dekat ini sudah bisa kita tentukan lokasinya,” tutur Menhub. Turut hadir dalam tinjauan, Anggota DPR RI Komisi V Dr Irwan, dan Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha. (HH/RDL/BRD/HT)Search Sumber: https://dephub.go.id/

akarta – Pada tahun 2022, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan realisasi anggaran senilai Rp 32,75 triliun, dengan persentase mencapai 98,02% dari total pagu anggaran sebesar Rp 33,41 triliun. “Persentase penyerapan ini adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Program Kerja Tahun 2023 Kemenhub. Dari tahun ke tahun, persentase realisasi anggaran Kemenhub semakin meningkat. Pada tahun 2019 mencapai 92%, tahun 2020 mencapai 95,59%, dan tahun 2021 mencapai 97,19%. Dengan capaian ini, Kemenhub berada pada peringkat ke 27 dari 85 Kementerian/Lembaga. Adapun rincian realisasi anggaran Kemenhub tahun 2022 berdasarkan sumber dana adalah: Badan Layanan umum (BLU) 98,96%, Rupiah Murni 98,72%, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 98,36%, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 96,84%, dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) 93,24%. Sedangkan rincian realisasi berdasarkan jenis belanja adalah: belanja pegawai sebesar 97,5% atau Rp. 3,75 Triliun, untuk belanja barang sebesar 98,9% atau Rp. 14,12 Triliun, dan belanja modal 97,4% atau Rp. 14,88 Triliun. Selain itu, capaian positif yang berhasil diraih Kemenhub pada tahun 2022 yaitu berhasil mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 9,02 triliun atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp 8,6 triliun. “Ini tercapai berkat kerjasama teman-teman Kemenhub dan juga dukungan dari para anggota Komisi V DPR RI. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Komisi V DPR RI yang selama ini sudah mendukung Kemenhub, sehingga bisa mendapatkan pencapaian sebesar 98,02% dan bisa memenuhi target PNBP, bahkan melebihi,” lanjut Menhub. Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi atas capaian realisasi anggaran Kemenhub tahun 2022. “Untuk program di tahun 2022 yang tidak terealisasi, kami meminta Kemenhub untuk menyelesaikan masalah dan kendala teknis yang terjadi sehingga tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya,” ujar Lasarus. Selanjutnya, sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi V DPR RI kepada Kemenhub diantaranya yakni: terus meningkatkan sistem monitoring, evaluasi dan koordinasi dalam memaksimalkan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023, melakukan evaluasi terhadap program subsidi Buy The Service (BTS), meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektoral untuk mewujudkan zero Over Dimension and Overload (ODOL) tahun 2023. Kemudian, meningkatkan sarana prasarana dan integrasi antar simpul transportasi, meningkatkan pengawasan dalam menjaga kestabilan harga tiket, memaksimalkan pemanfaatan bandara yang sudah selesai dibangun, dan mempercepat penyelesaian terhadap ganti rugi kecelakaan transportasi udara. Pada tahun 2023, Kemenhub mendapatkan pagu alokasi anggaran senilai Rp 33,44 triliun. Namun karena adanya automatic adjustment sebesar Rp 1,38 triliun, serta blokir non automatic adjustment sebesar Rp 346 miliar, maka pagu efektif Kemenhub tahun 2023 sebesar Rp 31,71 triliun. Jumlah ini menurun dari alokasi anggaran Kemenhub pada tahun 2022. Adapun program dan kegiatan Kemenhub pada tahun 2023 akan difokuskan pada 10 prioritas kegiatan yaitu: Melanjutkan pengembangan infrastruktur Konektivitas yg produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah; Mendukung dan Meningkatkan Keselamatan Transportasi; Mendukung Program Peningkatan SDM Sektor Transportasi; Mendukung Pemerataan Pembangunan Nasional dan menyentuh daerah terpencil, terluar dan terdepan; Melaksanakan Program Pro Kerakyatan dan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selanjutnya, Memastikan Keberlanjutan Program Multi Years Contract (MYC) dan Pemenuhan Prioritas Nasional (PN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN); Pemenuhan kebutuhan pokok (belanja gaji dan Operasional) secara proporsional, penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan tunggakan serta pemenuhan dana pendamping; Melakukan perencanaan dan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) dan transportasi massal perkotaan; Mendukung inovasi, digitalisasi layanan perizinan serta mengoptimalkan skema creative Financing; serta Mendorong penggunaan energi baru terbarukan melalui pemanfaatan mobil listrik dan kendaraan ramah lingkungan dengan dukungan Smart Transportation. Sumber : https://dephub.go.id/